Bagi masyarakat Indonesia yang sekitar 88 persen di antaranya adalah pemeluk agama Islam, “puasa” tentu identik dengan puasa sebulan penuh pada bulan Ramadhan menurut kalender Hijriyah, yang setiap malamnya diisi salat tarawih berjamaah. Penutupan puasa Ramadhan dengan takbir semalaman, salat berjamaah, silahturahim bermaaf-maafan dengan kerabat dan tetangga, juga bersantap berbagai hidangan lezat dan minuman menyegarkan. 

“Ing Ngarsa Sung Tulada”
“Ing Madya Mangun Karsa”
“Tut Wuri Handayani”
 
 
 Semboyan  sekaligus ajaran luhur Ki Hadjar Dewantara ini seharusnya bukan hanya dipahami oleh para guru atau pendidik, tetapi sangat perlu dipahami oleh orang tua dan keluarga yang menjadi lingkungan pertama bagi anak. Sung tulada artinya memberi teladan, mangun karsa artinya membangun niat, dan handayani artinya memberi semangat. Dengan berbekal tiga hal ini, orang tua seharusnya lebih mudah mendidik anaknya.

Sebelum era pendudukan Jepang dan bersambung era kemerdekaan, pendidikan lewat sekolah hanya dinikmati segelintir orang Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, bahkan setelah penerapan Politik Etis, pendidikan via jalur sekolah sekadar dibukakan pihak Kolonial untuk kalangan atas. Tentang bersekolah, mereka yang berdarah Eropa tentu yang paling mendapat prioritas dan keleluasaan, bahkan sejak awal abad XIX. Golongan bangsawan lokal maupun kaum kelas atas kaya dari berbagai etnis asing menyusul ikut menikmati akses yang tak jauh dari lega tersebut.  

Sepanjang abad XIX atau tahun 1800-an, negeri Belanda menjadi makmur karena hasil panenan komoditi ekspor dari Koloni Hindia Timurnya. Namun, di balik kejayaan industri agrikultur Hindia Belanda itu, baik pada saat penerapan Cultuurstelsel maupun saat pemberlakuan sistem ekonomi liberal, ada begitu banyak rakyat Bumiputra yang menderita. Itu mulai dari mesti menjalani kerja wajib karena bermukim di daerah yang disewakan penguasa lokal kepada pengusaha Belanda atau menjadi kurang pangan karena tak leluasa bercocok tanam padi dan tanaman non ekspor lainnya  hingga mesti menjadi buruh kontrak jauh dari kampung halaman atau bahkan pulau asalnya.

Setelah mengeksploitasi hampir seabad, Belanda akhirnya terpikir untuk melakukan “balas budi”. Melalui pidato via siaran radio pada 17 Desember 1901, Ratu Wilhelmina menjanjikan penerapan apa yang kemudian sering disebut sebagai Politik Etis.
 ​

“Dan jika sekarang Islam dan higiene beriringan, dan jika tiap dokter di suatu wilayah Islam mencurahkan lebih banyak perhatian daripada sekarang pada agama yang dianut masyarakat tempat ia bekerja – karena ia propaganda pengobatan Barat modern yang ditunjuk – maka konstruksi pendidikan kesehatan bagi muslim-Indonesia berdasar banyak teks suci dalam Quran dan Hadis sangat mungkin di masa datang.”
Romali dalam jurnal GNTI tahun 1933: 881

​PENDUDUK pribumi berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka pun memiliki keyakinan, adat, dan pandangan sendiri tentang kesehatan serta pengobatan. Semasa Belanda memertuan Nusantara, hal demikian menjadi tantangan bagi para tenaga medis Belanda. Khususnya di Jawa dan Madura yang berpenduduk 9,5 juta pada 1850, banyak sumber mengisahkan tentang berbagai cara penolakan penduduk pribumi terhadap pengobatan dan tenaga kesehatan Barat. Penduduk pribumi lebih suka dirawat dan berobat ke dukun pribumi ketimbang ke dokter Eropa.